Wabup Lombok Timur Dorong Penguatan Tata Kelola BUMD di RUPSLB PT BPR NTB Perseroda

Wabup saat menghadiri RUPSLB

Lombok Timur, CBM – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR NTB Perseroda Tahun 2025 yang digelar di Mataram, Senin (27/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Barat.

Rapat dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, yang menyampaikan bahwa RUPSLB kali ini merupakan bagian dari upaya menyehatkan seluruh BUMD di wilayah NTB, termasuk PT BPR NTB Perseroda.

“Insyaallah hari ini kita akan membahas lima agenda utama RUPS,” ujarnya.

Adapun lima agenda yang dibahas antara lain: perubahan anggaran dasar perusahaan, penetapan pengurus baru, pengesahan tunjangan pengabdian bagi pengurus lama, penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit laporan keuangan tahun buku 2025, serta persetujuan biaya rekrutmen dan seleksi pengurus baru.

Dalam kesempatan tersebut, Najamuddin juga menyampaikan pesan dari Gubernur NTB yang menegaskan pentingnya peningkatan kinerja dan tata kelola BPR NTB agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

“Insyaallah tahun depan BPR NTB akan dikonversi menjadi BPR Syariah. Kita ingin agar BUMD ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjawab kebutuhan publik dan UMKM,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemegang saham dan kepala daerah di NTB untuk bersama-sama mengawal transformasi BPR NTB menuju arah yang lebih sehat dan berdaya saing.

“Kita harapkan ke depan BPR NTB dapat menjadi motor penggerak pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah,” imbuhnya.

RUPSLB ini dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-NTB, anggota dewan komisaris, serta jajaran direksi PT BPR NTB Perseroda. Kehadiran Wakil Bupati Lombok Timur menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penguatan sektor keuangan daerah melalui BUMD yang sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.