Garis Kemiskinan Lombok Timur Naik, Tantangan Baru di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin

LOMBOK TIMUR, CBM – Kenaikan garis kemiskinan menjadi sorotan dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027 yang dipimpin langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, Kamis (12/2), di Rupatama Kantor Bupati Lombok Timur.

Meski berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif, meningkatnya garis kemiskinan menandakan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, garis kemiskinan Lombok Timur tercatat sebesar Rp602.564 per kapita per bulan, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp583.967.

Bupati Haerul Warisin dalam pemaparannya menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin memang mengalami penurunan, dari 14,51 persen menjadi 13,53 persen. Namun, kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi, seiring meningkatnya harga-harga dan tekanan inflasi.

“Ini menjadi perhatian bersama. Penurunan angka kemiskinan harus dibarengi dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup yang layak,” ujar Bupati.

Ia juga memaparkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur tahun 2025 mencapai 72,35 poin, naik 0,87 poin dibanding tahun sebelumnya. Usia harapan hidup tercatat 72,29 tahun, harapan lama sekolah 14,08 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,71 tahun. Sementara pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp10,851 juta per tahun.

Dalam konteks regional, IPM Lombok Timur masih berada di peringkat ketujuh se-Provinsi NTB. Kendati demikian, Bupati meminta semua pihak tetap optimistis mengingat jumlah penduduk Lombok Timur yang jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB.

Di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan tahun 2025 tercatat sebesar 2,46 persen, menurun dari 2,66 persen pada tahun sebelumnya. Indeks keparahan kemiskinan juga turun dari 0,77 menjadi 0,61. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kelompok masyarakat miskin, meski tekanan ekonomi masih terasa.

Tekanan tersebut juga tercermin dari laju inflasi Lombok Timur tahun 2025 yang mencapai 3,21 persen, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 3,01 persen dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB. Kenaikan inflasi ini dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya garis kemiskinan.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren membaik, dari 2,85 persen pada 2024 menjadi 2,82 persen di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Lombok Timur bahkan menembus angka di atas 6 persen, melampaui rata-rata nasional.

Bupati Haerul menyebut keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi faktor pendukung pergerakan ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. “Secara langsung kita bisa melihat pergerakan ekonomi masyarakat setiap hari,” imbuhnya.

Ia menegaskan pentingnya perencanaan yang matang agar RKPD 2027 benar-benar menjawab tantangan riil masyarakat, termasuk meningkatnya garis kemiskinan. Seluruh pemangku kepentingan diminta aktif memberikan masukan.

“Tidak ada keberhasilan pembangunan tanpa perencanaan yang baik. Ini kesempatan kita menyempurnakan arah pembangunan Lombok Timur,” tegasnya.

Kepala Bappeda Lombok Timur, M. Zaidar Rohman, menjelaskan konsultasi publik ini merupakan tahapan krusial untuk menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional, sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat menuju Lombok Timur SMART.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Wais Al Qarni. Menurutnya, konsultasi publik RKPD 2027 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan.

“DPRD berkomitmen mengawal pembangunan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi dan kesejahteraan,” pungkasnya.