Atasi Persaingan Tak Sehat, Bupati Lotim Siapkan Regulasi Terkait Harga Pasir

Bupati Lotim, H. Haerul Warisin

Lombok Timur – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, merespons keluhan para pelaku tambang dengan berencana menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pasir melalui Peraturan Bupati. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari permainan harga di lapangan dan menciptakan persaingan yang adil antara penambang legal dan ilegal.

Perbedaan harga pasir yang signifikan selama ini dikeluhkan oleh para penambang resmi yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan. Mereka merasa dirugikan karena wajib membayar berbagai retribusi dan pajak, sementara penambang ilegal bebas beroperasi tanpa beban biaya administrasi.

“Yang legal tentu harus memperhitungkan berbagai pengeluaran, sementara yang ilegal hanya fokus pada keuntungan semata,” kata Ketua Asosiasi Pertambangan Lotim, H. Humaedi, Rabu (16/04/2025).

Para pelaku usaha tambang berharap agar harga pasir yang dikirim ke luar daerah bisa disepakati di kisaran Rp450 ribu per truk. Dengan harga yang stabil dan seragam, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dinilai akan meningkat secara signifikan.

Menanggapi hal ini, Bupati Haerul menegaskan bahwa Pemkab akan segera membahas detail teknis penyetaraan harga, termasuk klasifikasi berdasarkan jenis dan mutu pasir.

“Penyamaan harga harus dibicarakan secara teknis, karena hanya para pelaku tambang yang benar-benar paham kualitas masing-masing jenis pasir,” ujarnya.

Bupati juga menyadari bahwa penyesuaian harga ini membawa risiko terhadap potensi PAD, namun jika dikelola dengan baik, potensi kebocoran bisa ditekan dan penerimaan daerah bisa mencapai hingga Rp22 miliar.

“Kuncinya adalah pembayaran yang langsung dilakukan oleh penambang tanpa kebocoran, itu yang harus kita jaga,” tegasnya.

Selain dari sisi pendapatan, pemerintah daerah juga memberi perhatian pada dampak lingkungan dari aktivitas tambang. Bupati menekankan pentingnya koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memantau dampak tambang terhadap lahan pertanian, serta mencari solusi agar limbah tambang tidak merusak produktivitas lahan dan tanaman milik warga.