Biro Hukum Pemprov NTB Bela Aset di Bima, yang Diklaim Ahli Waris

Lalu Rudy Gunawan

MATARAM, CDM–Kantor Resort Pengelolaan Hutan (RPH) di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tengah disengketakan. Seorang warga bernama Asikin menggugat sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri (PN) Bima, termasuk Kepala Kantor RPH Sape serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima.

Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudy Gunawan membenarkan adanya gugatan tersebut. "Ada masuk gugatannya ke PN Bima," katanya.

Dalam petitumnya, Asikin mengklaim sebagai ahli waris sah dari almarhumah Siti Aminah binti Hasan. Ia menyebut, tanah yang kini berdiri Kantor RPH merupakan bagian dari lahan warisan keluarga yang tercatat dalam Buku Kohir Desa Bugis atas nama Hasan bin Dulhale alias Hasan Pua Ko’o, yang tak lain adalah kakeknya.

Asikin mempersoalkan proses peralihan tanah seluas 13 are tersebut, termasuk tanah objek sengketa, yang menurutnya dilakukan atas dasar gadai tanpa persetujuan ibunya. Ia juga mempermasalahkan penjualan lahan itu dari salah satu tergugat kepada pihak lain hingga akhirnya digunakan untuk membangun Kantor RPH.

Ia menyatakan, pembangunan kantor di atas tanah tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Demikian pula penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Desa Bugis/1991 yang diduga tanpa izin pihak keluarga.

Dalam gugatannya, Asikin meminta majelis hakim mengabulkan seluruh tuntutannya, serta membebankan seluruh biaya perkara kepada para tergugat secara tanggung renteng.

Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda NTB Yudha Prawira Dilaga mengatakan pihaknya turun langsung menangani perkara ini. “Biro Hukum ikut membela,” kata Yudha.

Ia menyebut gugatan tersebut kini dalam tahap pembuktian. “Kami tetap upayakan setiap gugatan terhadap aset pemprov dimenangkan,” ujarnya.