NTB Connected, Strategi Akselerasi Pembangunan di Wilayah Selatan

MATARAM, CBM–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah memfinalisasi konsep pembangunan bertajuk NTB Connected sebagai strategi utama pemerataan pertumbuhan wilayah. Program ini dirancang tidak hanya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menata struktur kewilayahan dengan membuka akses baru menuju kawasan selatan Pulau Lombok.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB H. Yusron Hadi dalam Bincang Kamisan Edisi ke-19 mengatakan pengembangan infrastruktur ke selatan menjadi urgensi karena jalur tengah dari Lembar menuju Kayangan saat ini sudah sangat padat dan tidak lagi memiliki batas permukiman antardaerah.

“Fungsi infrastruktur itu, satu mendorong pertumbuhan, kedua mengarahkan pertumbuhan. Kenapa 2026 kita mengembangkan bypass port-to-port yang larinya dari selatan? Karena koridor tengah dari Lembar ke Kayangan itu sudah padat sekali,” jelasnya di UPT Layanan Digital Dinas Kominfotik, Kamis (27/11/2025).

Selain pembangunan fisik, Yusron menegaskan kebutuhan konektivitas digital tidak boleh tertinggal. Ia memastikan daerah potensial pariwisata, perdagangan dan pertanian bebas dari blankspot. Pemprov juga menargetkan portal layanan terintegrasi siap diluncurkan menjelang HUT NTB, dengan integrasi 48 layanan provinsi dan prioritas kabupaten/kota pada 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB Sadimin memaparkan progres percepatan infrastruktur dalam kerja sama Koridor 5 Bali-NTB-NTT. Ia menyampaikan perubahan rencana dari jalan tol menjadi bypass port-to-port Sengkol–Pringgabaya karena kebutuhan anggaran tol mencapai Rp22 triliun, sementara rasio lalu lintas belum memenuhi standar.

“Kalau tol butuh anggaran Rp22 triliun dan rasio lalu lintas harus di atas 0,76, sementara kita masih 0,4. Kalau menunggu itu terlalu lama,” ungkapnya.

Sebagai alternatif, PUPR menyiapkan pembangunan jalan potong Sengkol–Ganti sepanjang 13–14 km dan Labuan Haji–Korleko sepanjang 11–12 km, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun. Targetnya durasi perjalanan Lembar–Kayangan dapat ditempuh kurang dari dua jam. Tahun ini dilakukan Feasibility Study, 2025 penyusunan DED dan pembebasan lahan, sementara konstruksi diproyeksikan dimulai 2027.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Baiq Nelly Yuniarti menambahkan pembangunan jalan wajib diiringi penataan permukiman agar tidak menciptakan kawasan kumuh baru sesuai Misi ke-6 RPJMD 2025–2029. Tahun 2025 pemprov menargetkan perbaikan 174 unit RTLH serta peningkatan PSU jalan lingkungan di sekitar 1.300 titik se-NTB.

“Jangan sampai sirkuitnya cantik, tapi menuju ke sananya ketemu kawasan kumuh, itu tidak elok,” tutupnya.