Pemprov NTB Sukses Penuhi Target Anggaran Responsif Gender di Tahun 2025

MATARAM, CBM-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencatat capaian membanggakan dalam penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2025. Bukan hanya memenuhi target, realisasi ARG bahkan melampaui angka yang telah ditetapkan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Dalam APBD 2025, Pemprov NTB ditetapkan memperoleh target ARG sebesar 7 persen dari total belanja operasi dan belanja modal. Namun hasil evaluasi menunjukkan realisasi mencapai 8,53 persen, lebih tinggi dari target yang direncanakan.

Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd selaku Sekretaris Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) mengatakan capaian tersebut merupakan buah kerja kolektif seluruh perangkat daerah, terutama empat dinas yang menjadi OPD driver, yakni Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan DP3AP2KB.

Evaluasi ARG yang berlangsung satu hari penuh dengan pendampingan OPD driver menghasilkan banyak masukan strategis untuk memperkuat analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.

“Proses evaluasi ini juga mendorong perangkat daerah untuk lebih berani mengidentifikasi kegiatan yang responsif terhadap isu-isu gender di unit kerjanya,” tuturnya.

Dari 49 perangkat daerah, sebanyak 25 OPD mengalami peningkatan nilai ARG pada APBD Murni 2025, sedangkan 24 lainnya mengalami penurunan. Penurunan umumnya terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran dan peningkatan total pagu OPD. Sementara OPD yang mencatat peningkatan nilai ARG dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah subkegiatan dan anggaran yang masuk dalam penandaan Anggaran Responsif Gender.

Capaian ini menjadi dorongan positif bagi DP3AP2KB Provinsi NTB menjelang proses penggabungan kelembagaan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Selain menjadi pertama kalinya Provinsi NTB mencapai target ARG, pencapaian tersebut juga dinilai sebagai modal penting untuk memperkuat kemampuan SDM dalam menganalisis kegiatan dan anggaran responsif gender di masa mendatang.

“Pemprov NTB berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Lokasi:

Berbagi :