Lotim Bidik Juara Bertahan TP2DD 2026, Bupati Tekankan Perluasan Transaksi Non Tunai

High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja TP2DD 2026

Selong, CBM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk mempertahankan capaian pada ajang Championship TP2DD 2026. Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja TP2DD 2026 yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati, Senin (2/3).

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih menantang dibanding meraihnya. Karena itu, capaian tahun 2025 harus dijaga melalui penguatan berbagai strategi yang telah dijalankan, terutama dalam digitalisasi keuangan daerah.

Didampingi Wakil Bupati Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik, Bupati mengingatkan agar pengalaman lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), khususnya pada komoditas cabai, tidak terulang. Ia menilai konsolidasi sistem digital yang telah dilakukan pada 2025 harus ditindaklanjuti dengan peningkatan transaksi non tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Transaksi non tunai di sektor pajak dan retribusi harus terus diperkuat,” tegasnya.

Selain mendorong optimalisasi kanal pembayaran digital dan integrasi sistem keuangan berbasis elektronik, Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat serta pelaku UMKM. Tantangan perluasan akses digital hingga ke desa menjadi perhatian serius, mengingat mayoritas penduduk Lombok Timur berada di wilayah pedesaan. Untuk itu, koordinasi dengan para kepala desa dinilai krusial.

Penggunaan QRIS dan kanal pembayaran non tunai lainnya juga diminta tetap konsisten, disertai monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pada 2026, Pemkab menargetkan penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD agar 100 persen layanan pembayaran daerah berbasis digital. Bupati menegaskan, transaksi tunai berpotensi menimbulkan kebocoran dan mengurangi transparansi.

Ia berharap capaian TP2DD tidak sekadar administratif, melainkan menjadi wujud nyata transformasi digital yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, transparansi keuangan, serta kemudahan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekda Muhammad Juaini Taofik mendorong Bank NTB Syariah agar segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan kedua tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai proyek percontohan. Ia juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi di tiga lokasi strategis, yakni kawasan car free day, Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.

Pertemuan tersebut dihadiri para pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lombok Timur, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain membahas mekanisme dan kriteria penilaian 2026, forum ini juga bertujuan menyamakan persepsi antar-OPD sekaligus menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.