GASAK NTB Soroti Rencana Aksi PPS, Minta Demonstrasi Tak Lumpuhkan Jalur Ekonomi NTB

Yandis, Direktur Gasak NTB

Nusa Tenggara Barat, CBM — Menjelang rencana aksi Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) pada 2 Juni 2026, Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat selama demonstrasi berlangsung.

Direktur GASAK NTB, Ar Yandis, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dalam negara demokrasi. Namun, menurutnya, aksi unjuk rasa tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengganggu fasilitas publik maupun pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Aspirasi silakan disampaikan, karena itu dijamin undang-undang. Tetapi jangan sampai aksi justru melumpuhkan akses ekonomi dan merugikan masyarakat kecil,” tegas Yandis.

Ia menyoroti pentingnya menjaga kelancaran operasional sejumlah titik strategis seperti pelabuhan, terminal, bandara, hingga jalur distribusi barang dan jasa. Menurutnya, apabila fasilitas vital tersebut terganggu, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas harian.

Yandis mengaku pihaknya memahami dinamika perjuangan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun ia berharap seluruh massa aksi tetap mengedepankan etika, ketertiban, dan tidak melakukan tindakan pemblokiran akses publik.

“Kami yang berada di kawasan pelabuhan tentu memahami betapa pentingnya kelancaran mobilitas dan distribusi ekonomi. Karena itu semua pihak harus sama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Selain itu, GASAK NTB juga meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam pengamanan aksi agar suasana tetap aman serta tidak memicu gesekan di lapangan.

Menurut GASAK NTB, demokrasi yang sehat bukan hanya memberi ruang kebebasan berpendapat, tetapi juga menjaga agar kepentingan publik dan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan normal.