 |
| Penandatanganan KUA-PPAS 2026 |
MATARAM, CBM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama DPRD Provinsi NTB resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 di Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/11).
Penandatanganan ini menjadi langkah penting
dalam penyelarasan arah pembangunan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Kesepakatan tersebut disusun berlandaskan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang mengusung tema “Pembangunan Akselerasi
Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Penyiapan Ekosistem Industri
Argomaritim, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan”.
Tema itu dirumuskan sebagai pijakan untuk mempertegas target pembangunan NTB.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan tema RKPD 2026 mencerminkan arah pembangunan yang kembali memprioritaskan persoalan krusial masyarakat.
“Tema ini mencerminkan tujuan pembangunan yang diarahkan
untuk kembali berkonsentrasi pada upaya pengentasan dan penurunan angka
kemiskinan, menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional, dan menjadikan
pariwisata NTB sebagai destinasi pariwisata petualangan berstandar
internasional,” jelas Wagub.
Pada pemaparan garis besar postur anggaran, Wagub menyebut kebijakan anggaran 2026 tetap diarahkan sejalan dengan visi–misi kepemimpinan Iqbal–Dinda.
Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 5,64 triliun atau naik
2,37 persen dibanding rancangan sebelumnya. Sementara Belanja Daerah
direncanakan Rp 5,75 triliun atau meningkat 3,52 persen. Dengan demikian,
defisit anggaran mencapai Rp 111,2 miliar dan akan ditutup melalui pembiayaan
netto dari SILPA setelah pembayaran cicilan utang jatuh tempo.
Wagub menutup sambutannya dengan menekankan perlunya sinergi
kuat antara eksekutif dan legislatif agar implementasi KUA–PPAS berjalan
proporsional dan berkeadilan dalam pendistribusian keuangan daerah.
Posting Komentar untuk "KUA-PPAS APBD 2026 Disepakati, Pemprov–DPRD Kunci Arah Pembangunan NTB"