Bupati Haerul Soroti Lahan Mangkrak, Tegaskan Perlunya Tindakan dan Kepastian Regulasi

Kunjungan Bupati dan Sekda Lotim ke ATR/BPN

Lombok Timur, CBM – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisi, menyoroti persoalan lahan yang dibiarkan terbengkalai oleh sejumlah perusahaan pemegang izin pengelolaan selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi salah satu agenda utama saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (10/11).

Bupati menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berpotensi menghambat pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya daerah. “Pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas dan sesuai ketentuan terhadap lahan yang dibiarkan mangkrak oleh pemilik izin,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Lombok Timur perlu memahami secara menyeluruh regulasi yang mengatur pengelolaan lahan agar dapat menentukan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Kita harus tahu aturan mainnya agar kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Langkah tersebut, lanjut Bupati, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan secara produktif oleh pemegang izin serta menjaga kawasan pertanian pangan agar tidak dialihfungsikan.

Kunjungan ke Kementerian ATR/BPN itu juga menjadi ajang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan berbagai persoalan agraria di Lombok Timur.

Selain membahas lahan mangkrak, Bupati bersama Sekda H. Muhammad Juaini Taofik turut menyampaikan kebutuhan penataan wilayah di dua kecamatan, yakni Sembalun dan Jerowaru, yang tengah mengalami pertumbuhan pesat. Keduanya dinilai memerlukan rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai panduan pembangunan berkelanjutan.

Tak hanya itu, Bupati juga menyoroti rencana pengembangan pulau-pulau kecil di kawasan utara Lombok Timur, yang diharapkan dapat dikelola secara terarah dan lestari dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan pariwisata.

Melalui koordinasi ini, Pemkab Lombok Timur berharap dapat memperkuat arah kebijakan tata ruang dan pertanahan yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah.