Bupati Lotim Siapkan Minta PDAM Siapkan Mitigasi untuk Ancaman El Nino

Rapat pertanggungjawaban Direksi PDAM

LOMBOK TIMUR, CBM – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi memicu kekeringan di Nusa Tenggara Barat. Antisipasi tersebut dinilai penting agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, terutama di wilayah selatan yang kerap mengalami krisis air saat musim kemarau.

Arahan itu disampaikan Haerul Warisin saat memimpin Rapat Pertanggungjawaban Direksi PDAM Lombok Timur di Selong, Rabu (8/7). Menurutnya, ancaman penurunan debit air baku harus direspons dengan langkah konkret sehingga distribusi air tidak terganggu dan tidak menimbulkan keluhan masyarakat.

Bupati menegaskan pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hak masyarakat yang harus diprioritaskan. Meski pelayanan di wilayah selatan kini terbantu melalui optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga Batu Nampar dan sekitarnya, ia mengingatkan kawasan tersebut tetap menjadi perhatian utama ketika musim kemarau tiba.

Ia meminta Direktur Utama PDAM beserta seluruh jajaran terus menjaga kedekatan dengan masyarakat sekaligus memastikan pasokan air tetap tersedia.

“Kita boleh bersyukur atas capaian yang telah diraih, tetapi jangan sampai lengah. PDAM harus menyiapkan langkah mitigasi dan solusi konkret untuk menghadapi potensi kekeringan pada Agustus hingga September mendatang,” tegas Haerul Warisin.

Selain mengantisipasi kekeringan, Bupati juga menyoroti kerusakan jaringan pipa akibat proyek pelebaran jalan maupun pembangunan drainase. Menurutnya, setiap kontraktor harus berkoordinasi dengan PDAM sebelum memulai pekerjaan agar jaringan air tidak rusak.

“Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap kerusakan pipa akibat proyek harus menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan untuk diperbaiki atau diganti,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan DPRD untuk menyusun payung hukum yang mengatur kewajiban tersebut, baik melalui Peraturan Daerah maupun regulasi lainnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Haerul Warisin juga menginstruksikan Dinas PUPR bersama PDAM memetakan potensi sumber air baru. Pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan di sekitar mata air yang dinilai strategis demi menjamin keberlanjutan pasokan air bersih bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyinggung tingginya piutang pelanggan PDAM yang mencapai sekitar Rp11 miliar. Ia mengarahkan agar kebijakan penghapusan piutang diprioritaskan bagi pelanggan dari kalangan ekonomi lemah yang benar-benar tidak mampu melunasi tunggakannya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan air minum dan air bersih secara adil, merata, berkelanjutan, serta memenuhi standar kesehatan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Akuntan Publik (KAP), laporan keuangan PDAM Lombok Timur memperoleh opini “Wajar” sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Selain itu, hasil evaluasi BPKP Perwakilan NTB terhadap kinerja tahun buku 2025 menempatkan perusahaan dalam kategori “Sehat” berdasarkan indikator BPPSPAM, sekaligus menjadikan PDAM Lombok Timur sebagai PDAM terbaik kedua di Provinsi NTB.

“Kepercayaan masyarakat terhadap PDAM terus meningkat. Hal itu terlihat dari bertambahnya jumlah pelanggan setiap tahun sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas pelayanan yang kami berikan,” kata Sopyan.

Data PDAM menunjukkan jumlah pelanggan yang pada 2024 tercatat sebanyak 29.036 sambungan meningkat menjadi 36.339 pelanggan pada akhir 2025. Hingga Juli 2026, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 41.389 pelanggan atau naik 5.059 sambungan baru.

Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Lombok Timur, H. Mulyadi, menilai pelaksanaan program kerja perusahaan sepanjang Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan yang berlaku.

“Dukungan pemerintah daerah, baik melalui penguatan regulasi maupun fasilitasi program, sangat dibutuhkan agar pengembangan SPAM dapat terus dilakukan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.

Rapat pertanggungjawaban tersebut turut dihadiri staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala OPD terkait, serta para direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Lokasi:

Berbagi :