Wabup Lotim Soroti Data Desil, Desa Diminta Rutin Perbarui Kondisi Warga

Wabup Lotim saat menghadiri Maulid di Lendang Nangka Utara

LOMBOK TIMUR (CBM) — Pemerintah desa di Lombok Timur diminta lebih aktif memperbarui data kondisi sosial ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting karena data yang tercatat dalam sistem pemerintah menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial.

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan persoalan akurasi data tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada sistem. Pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan perubahan kondisi warga tercatat dengan benar.

Hal itu disampaikan Edwin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Nurul Ijtihad, Dusun Benteng Utara, Desa Landang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Rabu (2/9/2026).

Ia menjelaskan, klasifikasi desil digunakan dalam pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut dikelola melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), dengan proses pendataan yang turut melibatkan operator di tingkat desa.

Edwin menekankan, perubahan keadaan ekonomi warga harus segera tercermin dalam data. Sebab, kesalahan atau keterlambatan pembaruan berpotensi membuat bantuan maupun intervensi pemerintah tidak tepat sasaran.

“Desa harus memastikan informasi tentang warganya terus diperbarui sesuai keadaan sebenarnya. Jangan sampai kondisi masyarakat sudah berubah, tetapi data yang digunakan pemerintah masih memakai informasi lama,” ujarnya.

Menurutnya, pembenahan data juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang tengah didorong Pemkab Lombok Timur. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat menentukan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan.

Edwin menambahkan, penggunaan data desil tidak terbatas pada penyaluran bantuan sosial. Data tersebut juga dapat menjadi rujukan dalam berbagai program pelayanan dasar, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Di sektor pendidikan, salah satu program yang dikaitkan dengan klasifikasi kesejahteraan tersebut adalah Sekolah Rakyat. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, sehingga validitas data keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sasaran penerima manfaat.

Selain persoalan data, Edwin mengingatkan desa agar mulai memperkuat kemampuan keuangan melalui pengembangan Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurutnya, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah desa tidak hanya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah.

Ia melihat Desa Landang Nangka Utara memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi masyarakat. Kehadiran program pemerintah seperti Desa Berdaya juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan potensi tersebut.

“Potensi desa perlu diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Dengan begitu, keberadaannya tidak hanya tercatat sebagai potensi, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” kata Edwin.

Lokasi:

Berbagi :