Beban Gaji PPPK Berpotensi Diambil Alih Pusat, Lotim Bidik Ruang Anggaran Rp250 Miliar

LOMBOK TIMUR (CBM) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dialihkan ke pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dinilai bisa memberikan tambahan ruang fiskal hampir Rp250 miliar bagi daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengatakan terdapat informasi mengenai alokasi anggaran sekitar Rp27 triliun di tingkat nasional yang disiapkan berkaitan dengan pembiayaan gaji PPPK, termasuk tenaga pendidik.

Untuk memastikan rencana tersebut, Haerul berencana melakukan komunikasi langsung dengan kementerian terkait di Jakarta.

“Saya akan kembali ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan pihak kementerian guna membahas persoalan ini. Kalau memang gaji PPPK nantinya ditanggung langsung oleh pusat, tentu akan sangat membantu keuangan daerah,” ujarnya.

Menurut Haerul, selama ini pembayaran gaji PPPK menjadi salah satu komponen belanja yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan APBD. Apabila tanggung jawab tersebut sepenuhnya diambil alih pemerintah pusat, anggaran daerah yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan tersebut berpeluang dialihkan ke sektor lain.

Ia memperkirakan, Lombok Timur bisa memperoleh keleluasaan anggaran hingga mendekati Rp250 miliar. Dana tersebut dapat menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, Haerul mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru memasukkan potensi penghematan tersebut ke dalam perencanaan belanja sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, ketidakpastian kebijakan justru dapat mengganggu pelaksanaan program apabila daerah telanjur menggantungkan rencana pembangunan pada anggaran yang belum tentu tersedia.

“Kita harus punya perencanaan sejak awal. Jangan sampai kita sudah berharap ada penghematan anggaran yang besar, tetapi ternyata kebijakannya belum terealisasi sepenuhnya. Akibatnya, daerah justru tidak leluasa membangun dan menjalankan program,” tegasnya.

Karena itu, Pemkab Lombok Timur tetap menyiapkan perencanaan keuangan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Jika pengalihan pembiayaan gaji PPPK benar-benar terealisasi, tambahan ruang fiskal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi melalui APBD.