![]() |
| Pelantikan pejabat eselon II dan III Pemprov NTB |
MATARAM, CBM-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melantik 13 pejabat eselon
II dan III di lingkungan Pemprov NTB, Rabu, 17 September 2025 di Pendopo
Gubernur NTB.
Iqbal menjelaskan, para pejabat yang dilantik berasal dari
proses seleksi berbasis meritokrasi. Dari 66 peserta yang mengikuti tahapan
seleksi, seluruh proses dinilai transparan dan obyektif.
“Tidak ada intervensi personal. Meski unsur subjektivitas
pasti ada, namun tidak pernah mendominasi keputusan. Semua dipilih dengan cara
seobjektif mungkin,” tegasnya.
Dalam arahannya, Iqbal kembali menekankan pentingnya
integritas dan profesionalisme dalam birokrasi. Ia menyebut, integritas menjadi
landasan kepemimpinan. “Daerah ini tidak akan maju jika yang memimpin adalah
orang yang tidak memiliki integritas. Integritas berarti mengutamakan pelayanan
kepada masyarakat dan siap mengambil risiko untuk kebaikan daerah,” ujarnya.
Kepada pejabat tertentu, Gubernur memberikan instruksi
khusus. Inspektur Inspektorat diminta segera menyusun pemetaan manajemen risiko
pembangunan dan mengedepankan langkah pencegahan agar OPD tidak terjerat
persoalan hukum.
“Mulai tahun depan, seluruh pejabat eselon II juga wajib
memiliki sertifikat manajemen risiko pembangunan,” ujarnya.
Gubernur juga meminta Biro Hukum menjadi ruang konsultasi
bagi OPD untuk mencari solusi terbaik, sekaligus memperkuat koordinasi dengan
Inspektorat. Selain itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa diingatkan untuk tetap
menjaga profesionalisme karena memiliki posisi yang strategis dan sensitif.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu turut menegaskan agar
seluruh OPD memberikan pelayanan publik yang memudahkan masyarakat.
Menutup sambutannya, Iqbal mengingatkan pejabat yang
dilantik agar tidak larut dalam euforia jabatan. “Selepas pelantikan ini,
mulailah bekerja dengan baik. Saya dan Wakil Gubernur akan memantau kinerja
saudara dalam enam bulan ke depan sebagai wujud akuntabilitas atas amanah ini,”
ungkapnya.

Posting Komentar untuk "Gubernur NTB Lantik Pejabat Eselon II, Biro Hukum Diminta Jadi Mitra Diskusi Bagi OPD"