Hari Jadi ke-131, Bupati Lotim Tekankan Persaudaraan dan Pemerataan Pembangunan

Bupati saat berada di atas panggung bersama TGB

Lombok Timur, CBM — Peringatan Hari Jadi ke-131 Kabupaten Lombok Timur berlangsung meriah di Lapangan Tugu Selong, Senin sore (31/8). Puncak perayaan yang dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya, serta Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik tersebut ditutup dengan tablig akbar dan tausiyah kebangsaan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam menyukseskan seluruh rangkaian Hari Jadi Lombok Timur. Ia juga menyampaikan penghargaan khusus kepada Tuan Guru Bajang (TGB) TGH. Muhammad Zainul Majdi yang turut memberikan tausiyah sekaligus pesan kebangsaan kepada masyarakat.

Bupati juga mengajak masyarakat mengenang jasa para pemimpin Lombok Timur terdahulu yang telah memberikan kontribusi terhadap perjalanan pembangunan daerah. Sejumlah nama yang disebut di antaranya H. Abdul Kadir yang memimpin pada 1983–1988, H. Moh. Ali Bin Dachlan pada periode 2003–2008 dan 2013–2018, serta H. M. Sukiman Azmy yang menjabat pada 2008–2013 dan 2018–2023.

Menurut Haerul, Hari Jadi Lombok Timur hendaknya tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah.

Ia menekankan pentingnya menempatkan persatuan di atas kepentingan kelompok maupun perbedaan. Menurutnya, masa depan Lombok Timur merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui semangat persaudaraan dan kebersamaan.

Pelaksanaan berbagai kegiatan Hari Jadi, lanjutnya, juga menjadi gambaran bahwa semangat gotong royong masyarakat mampu menghadirkan kegiatan besar meski tidak secara khusus dialokasikan dalam APBD.

“Setiap keringat yang jatuh dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari sejarah Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya.

Haerul menegaskan arah pembangunan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Jalan, gedung, dan berbagai infrastruktur harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, kata dia, ingin mewujudkan Lombok Timur yang lebih maju, sejahtera, adil, jujur, dan transparan. Pembangunan juga diarahkan untuk memastikan anak-anak mendapatkan masa depan yang lebih baik, masyarakat memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta memiliki kesempatan untuk menjadi lebih produktif dan sejahtera.

Di sisi lain, keharmonisan sosial menjadi perhatian penting pemerintah di tengah keberagaman masyarakat Lombok Timur.

Puncak peringatan Hari Jadi juga diisi dialog aspirasi bersama masyarakat. Dalam sesi tersebut, tiga perwakilan warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari infrastruktur dan pertanian, pelayanan posyandu serta jaminan kesehatan bagi para kader, hingga sektor pariwisata, persoalan sampah, dan penerangan jalan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati memastikan pemerintah daerah akan terus mencari solusi dan sumber pembiayaan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperbesar ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan.

Pemkab Lombok Timur juga terus mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Untuk pembangunan jalan dan infrastruktur pada 2026 dan 2027, Lombok Timur disebut memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp250 miliar.

Sementara di bidang pertanian, khususnya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, pemerintah daerah berhasil mendapatkan dukungan lebih dari Rp21 miliar melalui kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah juga berencana menambah alokasi anggaran melalui APBD perubahan tahun ini. Sedangkan pada 2027, pembahasan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan jalan kembali akan dilakukan.

Pemerintah menargetkan pembangunan jalan yang hingga kini belum beraspal dapat diselesaikan secara bertahap sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya terlihat dari pusat kota, tetapi juga dirasakan masyarakat hingga pelosok Lombok Timur.